Baru Dibangun Hancur PUPR Diam, Gubernur Wajib Ngomong
Tahun 2024 usai dikerjakan, Maret 2025 Hancur berantakan. Proyek peningkatan jalan Suka Dana - Teluk Batang yang usianya belum genap setahun kini kondisi fisiknya sudah sangat memprihatinkan. Badan jalan yang seharusnya kuat dan kokoh untuk takaran proyek miliaran rupiah, justru banyak terjadi keretakkan, pecah bahkan penuh dengan lobang.
Kalangan masyarakat menuding paket basah kuyup yang menelan duit APBD Propinsi Kalbar segede Rp 19,2 M tahun anggaran 2024 dan masih dalam masa pemeliharaan, dikerjakan asal jadi tanpa mengikuti petunjuk tehnis.
"Baru saja dibangun sudah rusak. Aspalnya juga mudah hancur. Banyak orang ngomong itu aspal goreng, hanya saya tidak tahu pasti. Yang jelas proyek ini tampak dikerjakan terburu buru karna mengejar waktu sehingga hasilnya tidak sesuai harapan," ujar Saruen, warga Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten KKU, sedikit kesal.
Ia juga agak pesimis terhadap penegakan hukum di daerah. Pasalnya terlalu banyak jalan yang rusak di sini tetapi tak kunjung diperbaiki. Di lain sisi, warga sudah mulai tidak percaya lagi dengan Dinas PUPR Propinsi Kalbar karna jarang sekali mendapatkan solusi yang memadai.
Ketua Lembaga Anti Rasuah Indonesia (Legari) Kalbar, Agoes Hidayat, meminta pelaksana proyek wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. "Ini proyek baru bahkan masih dalam masa pemeliharaan seharusnya, jika dikerjakan dengan benar sesuai petunjuk tehnis dan standar kualitas, tentu jalan dimaksud tidak akan mudah rusak," terangnya.
Agoes menyebut ada sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. "Kami perlu tahu asal usul produk AMP (Asphalt Mixing Plant) yang digunakan dalam proyek ini. Di mana pabriknya, berapa jarak dari lokasi proyek. Kemudian tanah timbunan yang digunakan juga harus sesuai standar. Jadi semuanya perlu kejelasan dan transparan, bukan asal asalan," tegasnya.
Kecurigaannya kalau proyek ini tidak dikerjakan sesuai standar semakin menguat. "Kami menduga kuat bahwa ini bukan hanya sekedar masalah tehnis tetapi ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Istilahnya yang penting untung," ungkapnya, seperti yang dirangkum INTUISI TV pada Senin 17 Maret 2025.
Ketua Jaringan Aspirasi Indonesia (JAPRI) Kalimantan Barat membenarkan fenomena yang acap terjadi di atas. "Kalau itu sih jangan heran, dah biase. Hampir di beberapa titik jalan, padahal baru kemarin sore usai dikerjakan, kondisinya sama, retak dan pecah. Apalagi turun hujan, lobang kecil maupun besar bermunculan di badan jalan," sergah Patih Prambanan.
Meskipun tidak menuduh, tetapi Lembaga yang getol bikin laporan ke Gubernur, Kejaksaan dan Polda Kalbar menganggap ini semua akibat pengurangan bahan material yang dilakukan oleh kontraktor. Ditambah lagi lemahnya wujud pengawasan dari PUPR membuat kualitas paket enak gila jauh di bawah standar.
Cukup pantas kalau Patih Prambanan menilai PUPR Propinsi dan Pelaksana 11, 12 bin same tak iye. "Dinas dan Kontraktor beda tipis bahkan ahli dalam rumus hitungan cepat serta ilmu lempar batu sembunyi tangan," urainya detail.
PT Fortu Purna Karya selaku pelaksana termasuk Kadis, Kabid Bina Marga dan Kasi PUPR Propinsi Kalimantan Barat sebagai penanggung jawab anggaran tidak bisa ditemui alias sulit dikonfirmasi. Chat mohon izin juga diabaikan seolah olah bukan tanggung jawab mereka.
Redaksi dan Tim (S Pram)
Editor: Lisa
Belum ada Komentar untuk "Baru Dibangun Hancur PUPR Diam, Gubernur Wajib Ngomong"
Posting Komentar