Dinas Sosial Sekadau, Demi Menjamin Penerima Bantuan Sosial Tepat Sasaran Dinas Akan Melakukan Pembaharuan Data

Sekadau, Kalimantanpost. online -

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat supaya tepat sasaran dan sesuai data yang ada Ujar Martinus Ridi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten sekadau, saat di temui media kalimantanpost online pada tanggal 15/11/2024.

Martinus Ridi juga menyampaikan "menurut aturannya kan dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe A, dengan satu kepala dinas, satu sekretaris dan empat bidang, yang tiga bidang mengurusi sosial yang terdiri dari bidang pemberian sosial, kemudian bidang rehabilitasi sosial, bidang jaminan dan perlindungan sosial, serta satu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ucapnya.

Ia juga menyampaikan dinas sosial yang juga identik dengan bantuan sosial  yang mana ada beberapa sumber dana bantuan sosial baik melalui APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten, untuk dana APBN sendiri meliputi PKH dan bantuan pangan tunai, untuk APBD provinsi yaitu bantuan alat kerja bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan dari APBD kabupaten itu terdiri dari bantuan alat disabilitas, bantuan sembako, bantuan anak di panti asuhan dan lansia serta bantuan bencana kebakaran.

Untuk BPJS juga mempunyai sumber pendanaan yaitu penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi dan kabupaten Yang mana data itu diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial  (DTKS).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sendiri memiliki data terpusat yaitu DTKS karna ini menjadi data induk di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, jadi untuk menerima bantuan seperti PHK atau yang lainya harus terdata di dalam DTKS.

Dinas sosial, juga sudah melakukan kegiatan pembaruan data DTKS yang terdapat 26 kategori penerima bantuan, dan mengundang 94 desa serta kasi kesra kecamatan untuk melakukan pembaharuan data. Yang mana kita ketahui DTKS itu harus di perbaharuan, jadi itulah perlunya pembaruan data.

Martinus ridi juga mengatakan bahwa "tahun depan juga dinas sosial akan melaksanakan bimtek kepada operator di aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation sehingga dapat bekerja dan pemerintah dapat memberikan bantuan tepat sasaran," ucapnya.

Penulis : yakobus

Bagikan Artikel ini