Diduga satu orang memiliki 200 hektar kebun sawit tidak mengantongi izin HGU, di kawasan Hutan Produksi (HP)

Bengkayang.Kalimantanpost.online

Penggunaan Kawasan hutan tanpa izin yang terjadi di dalam kawasan  HUTAN PRODUKSI TETAP GUNUNG PAFANG SEMPANGO, GUNUNG SELEES DAN SUNGAI BEHE. Sebagai  tanda bahwa, kawasan Hutan produksi tetap, wilayah Desa Suka Bangun, Dusun Sengkabang Atas, kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.-Rabu (10/7/2024) 

Lokasi Kawasan Hutan Produksi tetap, digarap mengunakan Eksavator seluas 200 -+ Ha. Yang di kuasai oleh Bongsifat/Alut. Warga Bengkayang.-

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 telah mengatur luasan kebun di atas 25 hektar wajib memiliki HGU.

Begitu juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pihak yang akan melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah.

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan wilayah ataupun lokasi kebun itu berada,

Awak media konfirmasi melalui Via Whsp kepada Kepala Dinas PRPLH kabupaten Bengkayang, Dodorikus, AP, M,.SI. Menjawab saat dikonfirmasi Awak Media. 

"Selamat pagi. Untuk menjawab ini ada kantor KPH yang khusus pengamanan hutan yang bisa menjawabnya.'Tuturnya. 

Lanjut konfirmasi kepada Sekcam kecamatan Sungai Betung, mengatakan Bahwasanya "Terkait dengan hal tersebut kami belum mendapat informasi, karena jual beli tanah warga hanya pihak RT atau Kadus yang mengetahui" Ucapnya. 

Salah satu warga Dusun Sengkabang atas mengatakan, bahwa kami menjual tanah kepada Alut, dihargai perhektar 7 juta rupiah. Dan tidak hanya satu orang pemilik, melainkan banyak orang, setelah dibayar kami tidak tau tujuan nya untuk di buka lahan perkebunan sawit" Embuhnya

Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN REPUBLIK INDONESIA 

1. Pembukaan perkebunan

kelapa sawit pada Hutan

Produksi (HP) dan Hutan

Produksi yang dapat

Dikonversi (HPKP);

2. Tidak memiliki Hak Guna

Usaha (HGU);

3. Menggarap dan menanam

pada daerah aliran sungai

(DAS);

4. Melakukan kegiatan

perkebunan kelapa sawit pada

kawasan hutan sebelum

mendapatkan keputusan

pelepasan kawasan hutan

yang sah, maka sesuai Pasal

50 ayat (3) hurufa UU No. 41

Tahun 1999 tentang

Kehutanan dengan tegas

menyatakan bahwa setiap

orang dilarang mengerjakan

atau menggunakan

menduduki kawasan hutan

secara tidak sah. Maka

pemilik perkebunan kelapa sawit, 

terancam di penjarakan

paling lama 10 (sepuluh)

tahun denda paling banyak

Rp. 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

Sesuai Undang-Undang No.18

Tahun 2013 tentang

Pencegalhan Pemberantasan

Perusakan Hutan (UU P3H)

Pasal 17 ayat (2) huruf b UU

P3H dengan tegas menyatakan

bahwa setiap orang dilarang

melakukan kegiatan

perkebunan tanpa izin Menteri

didalam kawasan hutan atau

membawa alat-berat diduga

untuk melakukan kegiatan

perkebunan atau meng-angkut

hasil kebun didalam kawasan hutan

pelaku dapat pidana

penjara paling singkat 8

(delapan) tahun paling lama 20

(dua puluh) tahun denda paling

sedikit Rp.20.000.000.000,00

(dua puluh miliar rupiah) dan

denda paling banyak

Rp.50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah).

Jurnalis : Revie

Bagikan Artikel ini