Sukseskan Pemilu 2024, Pemkot Singkawang tidak ada tindakan, pembicaraan saja

Kalimantanpost.online,- Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesatuan Bangsa Politik (KESBANGPOL) Kota Singkawang no action talk only alias  tidak ada tindakan, pembicaraan saja dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024.

Untuk membuat spanduk/baliho yang isinya ajakan atau himbauan kepada masyarakat yg mana dalam hal ini salah satu bentuk pendidikan politik yang mana kita ketahui pemilu 2019 jumlah partisipasi pemilih cendrung menurun

Mengacu pada pemilu tahun 1999 kemarin Banyak sekali kita melihat slogan/baleho yang terpasang disetiap instansi pemerintah yang isinya ajakan atau seruan sukseskan pemilu damai, namun pada pemilu 2024 ini tidak ada satupun pamplet/spanduk atau baleho yang terpasang dalam mensukseskan Pemilu 2024.

“Dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024, kita harus semua hadir termasuklah pemerintahan baik kota/kabupaten dan propensi untuk mensukseskan pesta demokrasi yang di adakan 5 tahun sekali ini". ungkap Kardiato 

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peran serta Pemerintah dan Pemda dalam menyukseskan proses penyelenggaraan pemilu sangatlah penting. Hal ini disampaikan oleh Kardianto.

“Mutlak bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemelihan umum. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kardianto menyampaikan bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan trantribum dan penugasan personil linmas, serta menjamin netralitas ASN dan penyelenggara negara.

“Agar masyarakat bisa memilih dengan cerdas dan calon-calon yang dipilih merupakan calon pemimpin yang berkualitas dan amanah, sehingga bisa memberikan dampak yang positif pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penulis: JBS

Bagikan Artikel ini