Dinsos, PPPA Bersinergi dengan WVI Sekadau Gelar BimTek KHA

Gambar: dokumentasi sesuai pembukaan bimtek, peserta bersama narasumber kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI

Sekadau, Kalimantanpost.online - Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) dalam mewujudkan Kabupaten Sekadau layak anak bagi pemerintah dan non pemerintah. Bertempat di gedung TP. PKK kabupaten Sekadau pada hari Senin, 4 Desember 2023.

Kegiatan yang dimulai tanggal 4-6 Desember 2023 ini difasilitasi oleh wahana visi Indonesia (WVI) area Sekadau bersinergi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, PP dan PA) kabupaten Sekadau. Peserta sebanyak 40 orang, dari OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Sekadau atau bidang terkait.

Narasumber bimtek perdana ini menghadirkan konsultan dari kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Nanang Abdul Chanan, S.Sos.

Pelaksana tugas (Plt) asisten 1 pemerintahan dan kesra kabupaten Sekadau, Radius S.H, membuka kegiatan bimtek ini, dalam sambutannya ia mengatakan hak anak bagian dari HAM juga. Kita mengetahui di media sering upload anak-anak yang berkebutuhan, jadi menandakan tidak memenuhi privasi hak.

Kami berharap rencana aksi hak layak anak, mohon seluruh OPD, agar cepat merealisasikan. Yang paling penting adalah dinas PMD, karena berkaitan langsung dengan anak di desa.

 

"Secara praktek kita sudah melakukan, mencapai hak-hak anak, namun secara penilaian belum tercapai (administrasi belum digenahkan)," kata Radius 

Perhatian atas hak ibu hamil dan anak sudah ada sejak belum adanya KHA ini. Lanjutnya, sebagaimana dulu dikampung saya (Belitang) ibu hamil ikut nugal, tetapi tidak dipaksa bekerja sepenuhnya, namun ketika ada makanan tetap di bagi, ungkapnya.

"Saya berharap peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan serius," pinta Radius 

Kesempatan sama, Plt kepala dinsos, PP dan PA, Martinus Ridi, M.M, mengatakan anak merupakan generasi bangsa, kita menyelamatkan satu anak, berarti ikut membangun masa depan anak bangsa.

Data di tahun 2022/2023 menunjukkan sebanyak 24 kasus kekerasan terhadap anak di Sekadau. Karena SDM kurang, artinya orang dewasa belum ada yang memenuhi hak anak, pemkab belum memenuhi hak anak. Sedangkan, Kabupaten Sekadau peringkat ke 13 provinsi dalam capaian hak anak, ini jauh sekali, diatas Kapuas Hulu.

"Kita perlu menyediakan SDM yang terlatih untuk mengembangkan potensi anak. Sebagai strategi kabupaten layak anak, indikatornya SDM yang terlatih. 40 orang yang merupakan dari bidang terkait demi pencapaian kabupaten Sekadau layak anak." kata Ridi

Sementara itu, Manajer WVI area Sekadau Bastian Rengga, menyampaikan bahwa kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di kabupaten Sekadau, mimpi kita di tahun 2026, harapan hak anak bisa naik. "Dan kerjasama ini terus berkelanjutan kedepannya, WVI dengan dinsos, PP dan PA." harapnya 

"saya berharap bisa naik angka hak anak (dari 200 menjadi 500)" harap Rangga.(dn)

Bagikan Artikel ini