HAK JAWAB HASIL KEPUTUSAN DEWAN PERS NASIONAL

Kalimantanpost.online.- Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang terjadi. 

Menanggapi tentang Hak Jawab, Joko Budi.S,S.Ip selaku Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Wilayah Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (DPW-SWI) Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Hak jawab dapat digunakan ketika pemberitaan di media, baik media cetak, media siber, maupun media elektronik, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Hak-hak tersebut diantaranya mencakup tentang hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersangkutan."Ungkapnya

Merujuk pada hasil Rapat Pleno Dewan Pers yang digelar pada tahun kemarin  memutuskan untuk memberlakukan Pedoman Hak Jawab sebagai peraturan yang berlaku bagi pers Indonesia. Saat itu Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA., telah menandatangani Pedoman tersebut dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

Keputusan ini diambil menyusul telah disetujuinya Pedoman Hak jawab oleh perwakilan masyarakat dan komunitas pers dalam pertemuan yang digelar Dewan Pers di Jakarta,

Pedoman Hak Jawab memuat 17 poin. Penyusunannya dimulai dan berlaku sejak ditetapkan pada tahun silam. Sebanyak sebelas kali pertemuan digelar untuk menampung masukan, membahas draft, dan akhirnya mengesahkannya.

Ketua Dewan Pers mengakui sulitnya merumuskan Pedoman Hak Jawab karena persoalannya kompleks. “Persoalan ini sangat rumit. Padahal kita tahu Hak Jawab ini hal penting sebagai ukuran salah satu cara mengekspresikan kebebasan pers,” katanya.

Berikut ini Pedoman Hak Jawab secara lengkap:

PEDOMAN HAK JAWAB

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.

Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.

Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.

Fungsi Hak Jawab adalah:

a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;

b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;

c. Mencegah atau mengurangi  munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;

d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.

Tujuan Hak Jawab untuk:

a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;

b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;

c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers.

Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.

Pengajuan Hak Jawab dapat dilakukan secara tertulis dan atau secara Press conference atau konferensi pers yang dilaksanakan oleh status organisasi, atau badan hukum  bersangkutan bertujuan untuk mengumumkan atau menjelaskan duduk perkara kepada publik melalui media.

Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai status organisasi, atau badan hukum  bersangkutan.

Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.

Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:

a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;

b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;

c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;

d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.

Hak Jawab dilakukan secara proporsional:

a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;

b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;

c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;

d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;

1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.

2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.

e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk sekali pemberitaaan;

Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.

Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.

Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana" Ungkap Joko menjelaskan dari artian Hak Jawab.

Penulis : Joko

Bagikan Artikel ini