Bagian: (3) AKHYANI KETUA UMUM LEGATISI: “KPK Segera Periksa Pramella Mantan Kanwil Hukum & Ham Kal-Bar Dan Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri”
7. Pada tanggal 1 Desember 2020 surat kami di balas dengan surat nomor : W.16-GR.07.02- 5476 perihal Jawaban Surat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LEGATISI), pada surat yang di tandatangai oleh Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu Ibu PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU secara tegas menyatakan PT. SRM tidak memperkerjakan TKA Secara Ilegal, bahkan WNA tersebut harus di lindungi dengan alasan tindak lanjut perlindungan HAM. (copy surat terlampir)
Berdasarkan Kronologi kejadian dan tindakan yang disampaikan kami menilai bahwa indikasi adanya perbuatan melawan hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang karena tidak melaksanakan amanat sesuai UU nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Direktur PT SRM tidak melaksanakan pasal 1 angka 2 UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, berdasarkan penelusuran kejadian dari aspek peristiwa hukum diketahui bahwa 1. PT. SRM ini adalah perusahaan tambang emas dan telah mengantongi izin pertambangan emas di atas lahan 100 hektar mulai berproduksi pertengahan tahun 2018, dengan kandungan emas terukur 28 ton, dan bisa digarap selama 10 tahun dan dapat di perpanjang.
2. per Desember 2020 sampai Januari 2021, PT. SRM beroperasi dan telah menjual 48.000 gram per tahun kepada PT Antam di Jakarta, bahkan PT. SRM telah membuat laporan telah hilang akibat amukan massa emas batangan dengan Nomor seri 2008zQ1 seberat 2,377.53 gram dan Nomor seri 2008zO2 seberat 2,435.38 yang disimpan di dalam brankas baja kepada polda Kalimantan Barat, kapasitas produksi pengolahan bahan baku PT SRM melampaui 2.500 ton bahan baku tiap hari, hal ini menjelaskan bahwa kontradiksi pernyaatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Barat, bahwa 61 TKA tersebut bukan dalam rangka bekerja.
3. Bahwa 61 orang TKA itu sejak sebelum terjadi Pandemi Covid 19, seperti kita ketahui Pandemi Covid 19 ini berlaku sejak bulan Maret 2020 di Indonesia, berati sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan 61 orang TKA menggunakan izin kunjungan melakukan aktifitas menambang emas di PT SRM.
kejanggalan ini dapat kita lihat dari cara mengambil sikap yang ditunjukan, tanpa perlu tindakan penyelidikan ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM langsung menyatakan keberadaan mereka legal, hanya mengakomodir permenkumham nomor 51 tahun 2016.
Aneh sekali, kenapa lunak kepada 61 orang TKA menggunakan ijin kunjungan, di lokasi tambang emas (bukan tempat wisata) dan karena melanggar kesepakatan akhirnya di usir warga.
Syarat-syarat menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA), serta apa saja syarat untuk menjadi TKA dan apa saja syarat untuk memperkerjakan TKA. Benar saja, ternyata ada banyak sekali biaya PNBP (uang) antara lain Biaya Konpensasi, ada biaya izin kunjungan, biaya ijin tinggal kunjungan, biaya Visa dan ada Biaya untuk memperoleh KITAS.
Untuk memperoleh izin mempekerjakan TKA bagi perusahaan dan menjadi TKA itu sendiri yang akan masuk ke dalam Kas Negara yang telah di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 28 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kami sampaikan ke KPK bahwa untuk menjadi TKA, dalam proses mendapatkan Visa Kerja dan KITAS secara resmi nilainya terbilang tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan perusahan sengaja tidak mengurus TKA nya menjadi TKA resmi karena nilainya juga pantastis apabila biaya biaya tersebut masuk ke kantong pribadi.
Akhyani menjelaskan Prosedur Mendapatkan KITAS Bagi Tenaga Kerja Asing adalah Perusahaan wajib melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, jika ingin mempekerjakan TKA Melakukan prosedur RPTKA (Rencana penempatan Tenaga Kerja Asing), Setelah melakukan prosedur RPTKA, perusahaan diharuskan membayar DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebesar 100 USD per bulan. Setelah itu perusahaan akan mendapatkan telex approval. Adapun telex approval adalah suatu surat yang akan dipergunakan oleh si TKA untuk mengurus ke proses selanjutnya di KBRI/KJRI yang telah ditentukan.
Kemudian TKA mengunjungi KBRI/KJRI, kemudian TKA akan mendapatkan cap pengesahan dari KBRI/KJRI TKA datang ke Indonesia, kemudian di bandar udara yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sebelumnya tentu melakukan pembayaran biaya visa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM kemudian TKA tersebut akan diberikan barcode pada paspor yang menerangkan bahwa TKA tersebut sudah mendapatkan Izin Kerja/KITAS dan tinggal di Indonesia.
(bersambung)
Penulis: Joko.
Belum ada Komentar untuk "Bagian: (3) AKHYANI KETUA UMUM LEGATISI: “KPK Segera Periksa Pramella Mantan Kanwil Hukum & Ham Kal-Bar Dan Direktur PT. Sultan Rafli Mandiri”"
Posting Komentar